Opini “Wajar Tapi Picik” Resmi Disandang BPK

Nasional – KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan suap terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK pada Kementerian Desa, Pembanguanan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sabtu (27/5) kemarin.

Auditor BPK, Ali Sadli, Pejabat Eselon I BPK, Rochmadi, Pejabat Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo dan Irjen Kemendes PDTT, Sugito. Keempatnya ditangkap KPK. Dalam kasus tersebut, Rochmadi diduga menerima suap melalui pelantara Ali Sadli. Suap tersebut diberikan Sugito melalui pelantara Jarot Budi Prabowo.

Suap tersebut untuk memuluskan opini WTP pada laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Sebelumnya, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2015 Kemendes PDTT memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), sehingga guna meningkatkan opini tahun 2016, suap dilakukan.

Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (26/5) diperoleh barang bukti berupa uang Rp 40 juta dari Ali Sadli dan uang USD 3000 dan Rp 1,145 miliar yang ditemukan dalam brangkas.

Uang Rp 40 juta merupakan sisa pembayaran commitment fee Rp 240 juta, yang sebelumnya telah disetorkan Rp 200 juta pada Mei 2017 sebelum WTP dikeluarkan BPK. Sementara uang Rp 1,145 miliar dan USD 3000 masih didalami KPK, apakah merupkan uang hasil suap opini WTP lainnya.

Dari kasus menjadi tanda tanya, apakah patut BPK meneribitkan opini lagi? Karena pada praktiknya,WTP menjadi ajang gaya-gayaan simbolik semata yang digunakan menunjukan prestasi. Sementara kinerja instansi pemerintah tidak hanya diukur dari laporan keuangan semata. Ditambah lagi penangkapan auditor BPK ini berpotensi membuka ruang suap menyuap WTP lainnya.

Tercatat, WTP yang diperoleh Kementerian Perindustrian sebanyak sembilan kali berturut-turut, sedangkan pada tataran regional, untuk Pemprov NTB telah memperoleh WTP lima kali berturut-turut. Dengan terkuaknya korupsi WTP, kecurigaan publik justru mengarah pada WTP yang diperoleh berturut-turut tersebut, meskipun saat ini belum ada eskpos KPK terkait potensi suap WTP di instansi lain.

Semenjak peristiwa tersebut, BPK resmi menyadang opini “Wajar Tapi Picik” yang diberikan publik atas kasus suap WTP tersebut. BPK sebagai pengawas keuangan ternyata menyimpan kecurangan dari setiap instansi pemerintah yang diawasinya. Patut menjadi pembahasan terkait kewenangan BPK memberikan opini laporan keuangan instansi pemerintah. Pantaskah BPK menerbitkan opininya lagi? (ct)

foto: istimewa

Comments

comments