Isvie Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Oknum DPRD NTB yang Nikah Siri

Mataram – Oknum DPRD Provinsi NTB berinisial JA resmi ditangguhkan penahannya oleh Kejari Mataram. Sebelumnya JA ditetapkan tersangka atas dugaan melanggar pasal 279 KUHP tentang nikah siri tanpa persetujuan istri.

JA merupakan anggota dewan dari Fraksi PBB Dapil KLU yang terjerat kasus nikah siri dengan istri barunya berinisial S. Pekan lalu, berkas perkaranya dilimpahkan PPA Polda NTB ke Kejaksaan. Namun, JA tidak ditahan. Dia mendapat jaminan penangguhan penahanan langsung dari Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda SH., MH.

Jaksa Penuntut Kejati NTB, Sahdi SH, mengatakan setelah Kejati NTB menyerahkan tersangka JA ke Kejari Mataram, JA dalam waktu kurang dari 24 jam ditangguhkan penahanannya dengan Isvie sebagai penjamin.

“Penangguhan penahanannya dijamin langsung oleh Ketua DPRD, Isvie. Jadi sesuai ketentuan KUHAP, di mana dipertimbangkan tersangka tidak kabur, tidak merusak barang bukti atau mengulangi perbuatan serupa, dia ditangguhkan,” ujarnya ditemui di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (24/5) kemarin.

“Kita (Kejaksaan) harus menetapkan status tersangka kurang dari 24 jam. Kalau lebih bisa-bisa kita diserang media nanti. Makanya karena ada penjamin, kita tangguhkan penahanannya,” sambungnya.

Tidak hanya Isvie, penjamin lainnya juga datang dari unsur parlemen di NTB. Sekretaris Dewan DPRD NTB, Mahdi SH juga menjadi salah satu penjamin penangguhan penahanan JA. Atas jaminan yang diberikan, JA kini dapat menghirup udara bebas.

Kontras dengan Hari Kartini

Sebagai satu-satunya wakil perempuan di NTB yang menjabat pimpinan di parlemen, Tindakan Isvie sangat kontras dengan apa yang diucapkan pada perayaan Hari Kartini di Kantor Gubernur NTB, Jumat (21/4) lalu.

Isvie saat ditanya wartawan tentang makna Hari Kartini, mengatakan sebagai representasi dari kaum gender berkomitmen akan memperjuangkan hak-hak perempuan, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran. Dia mengatakan, untuk mengangkat kehidupan perempuan dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dibutuhkan gerakan dan kesadaran bersama. Tidak saja dari perempuan, tapi juga dari penentu kebijakan.

Namun kini, Isvie justru memberikan penangguhan terhadap oknum dewan yang diduga melanggar hak-hak perempuan. Menjadi pertanyaan besar, sebesar apakah komitmen Isvie dalam memperjuangkan hak perempuan? (ct)

foto: dok. DPRD Provinsi NTB

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *