Mosi Tidak Percaya dan Evaluasi Kinerja Wakil Rakyat Dapil NTB

Oleh: Didi Muliadin

Demokrasi Pancasila menjadi syarat utama dan mendasar bagi arus pergerakan politik nasional. Tidak heran para pendiri bangsa merumuskan ke-5 poin penting yang menjadi arah dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia secara umum. Sehingga dalam ranah eksistensinya para pemimpin bangsa dan secara umum warga negara Indonesia harus selalu mengaktualisasikan dan menginternalisasikan nilai filosofis yang terkandung dalam pancasila tersebut. Konsensus dasar tersebut lahir atas dasar politik nasional kulturism yang di mana mengakomodir kepentingan pluralisme lahiryah dan syariat kultur dari masing-masing masyarakat Indonesia.

NTB merupakan salah satu bagian dari wilayah nasional Indonesia yang masyarakatnya mencirikan pluralisme yang menggambarkan wajah Nusantara-Indonesia. Terbukti NTB memiliki tiga budaya dan adat yang berbeda yang akrab disebut sebagai SASAMBO (Sasak, Samawa, dan Mbojo). Ketiga budaya dan adat tersebut menjadi warna dari kehidupan masyarakat NTB yang memiliki total penduduk yaitu 2.520 412 (data BPS NTB 2016).

Di tengah hiruk pikuk kehidupan masyarakat NTB yang kaya akan kultur budaya dan sumber daya alam yang berlimpah yang merupakan aktualisasi kebesaran Tuhan terhadap bumi NTB, masih saja disandung kesedihan dan kemelaratan yang tiada henti.

Ratapan dan kesedihan sebagian besar masyarakatnya selalu terdengar di setiap sudut-sudut kehidupan masyarakat NTB. Problematika sosial yang begitu kompleks yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan regulasi, serta penegakkannya menjadi sesuatu yang selalu dirasa kurang memenuhi hajat kehidupan masyarakat NTB secara umum.

Dari 2 juta sekian penduduk NTB yang notabene mayoritasnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih mengalami kesenjangan kehidupan yang bermimpi mengharapkan kelayakan berkehidupan sosial dengan standar-standar yang seharusnya sudah bisa terpenuhi melihat dari keunggulan dan kekayaan yang dimiliki NTB secara komprehensif.

Mengingat politik demokrasi pancasial yang tidak melupakan teori dasar dari demokrasi itu sendiri yaitu DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, dan UNTUK RAKYAT, sehingga dalam pengertiannya bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara yang bersistem demokrasi tidak mungkin melibatkan jutaan masyarakatnya dalam menentukan/merumuskan kebijakan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga oleh negara menyediakan lembaga tinggi khusus untuk mengakomodir yang nantinya menjadi wadah bagi keterwakilan yang akan dipilih oleh masyarakat yang memiliki kepentingan di setiap Daerah yang ada di Indonesia yang oleh Montesque lembaga legislatif atau DPD, DPR, dan MPR RI

Melihat kekinian/kontemporer kinerja lembaga legislatif dapil NTB tidak lagi mementingkan kepentingan masyarakat NTB. Hal tersebut terlihat dari stagnansi pembangunan dan siklus pembangunan yang tidak merata dan jauh panggang dari pada api, sampai-sampai menghirup asapnya-pun tak sampai.

Pengelolaan potensi dan pemenuhan kebutuhan yang bersifat general tidak begitu besar dampak yang dirasakan, dan masih banyak lagi hal lainnya yang menjadi wewenang dan kewenangan DPD, DPR, MPR RI dapil NTB yang seharusnya dapat dilakukan. Mengingat fungsi dan tugas yaitu perencanaan, pengontrolan dan pendanaan.

Dalam fenomena ini wajib hukumnya kita merefleksikan kinerja lembaga legislatif dapil NTB untuk daerah kita tercinta ini yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan merenungkan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja para wakil rakyat yang ada di pusat. Apa lagi yang sudah duduk dua periode.

Jangan heran ketika saya pribadi mulai menanamkan benih-beni MOSI TIDAK PERCAYA terhadap kinerja DPD, DPR, dan MPR RI dapil NTB. Bukti nyata dari berbagai rentetan kejadian bencana yang terjadi hampir di seluruh wilayah di NTB beberapa bulan dan akhir tahun lalu. Tidak ada sedikitpun perhatian yang mencirikan wakil lembaga tinggi negara yang berkedudukan di pusat, yang seharusnya burgenningnya harus lebih terlihat, baik moril maupun materil.

Para wakil rakyat RI dapil NTB hanya pintar berargumentasi dan mulai nongol di station televisi swasta sebagai tokoh yang mampu tampil dan diperhitungkan sebagai tokok politik nasional, yang syarat akan kebanggaan dan ekslusivitas pribadi meraka masing-masing. Tapi mereka lupa esensi dari jabatan yang melekat pada diri meraka masing-masing adalah amanat rakyat NTB yang menjadi tanggung jawab besar untuk memberikan kelengkapan kebahagiaan bagi masyarakat NTB yang terus bermimpi akan kesejahteraannya, yang sampai saat ini masih menari-nari di alam utopis dan arketipe, atau masih belum terwujudkan di dunia nyata.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *