Permasalahan Sandar Perahu, Dewan Lobar Minta Pihak Terkait Bertemu

 

opininetizen.com-Lombok Barat—Pemasangan meja dan dudukan dari beton oleh Dinas Pariwisata Provinsi di pantai senggigi depan salah satu hotel mendapat protes dari nelayan.  Lantaran akibat pemasangan maja dan dudukan tersebut justru menghalangi tempat bersandarnya perahu nelayan, terlebih lagi dengan cuaca yang tidak bagus saat ini.

Kalangan Dewan Lobar pun angkat bicara terkiat permasalahan ini. Pasalanya jika persoalan ini dibiarakan berlarut-larut, imbasnya akan berdampak pada pariwisata yang ada di kawasan tersebut, juga pada nelayan Lobar dan Pemkot Mataram.

“Bagaimanapun Provinsi harus turun, karena kewengan khusunya kelautan ada di Provinsi,” ujar Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim saat ditemui diruang kerjanya.

Menurut Sulhan, sama halnya dengan permasalahan soal sampah, Perlu adanya “urun rembuk” untuk mensinergikan dan menyatukan program. Sebab jika hanya dilepas ke kabupaten Lobar saja, tentu Pemda akan berdalih sebagian besar nelayan yang menempati lokasi itu berasal dari Kota Mataram.

Sehingga dia menilia Dinas terkait dari provinsi harus turun tangan memfasilitasi permaslahan Kabupaten dan Kota ini.

“Kita juga sudah turun ke situ, masyarakat di sekitar Senggigi disitu menyetujui (adanya dudukan itu), karena masyarakat (nelayan) Lobar sudah dibuatkan diwilayah di luar (lokasi itu),” ungkapnya.

Iapun tidak mempungkiri jika permasalahan perahu ini sudah berlangsung lama. Namun belum ada titik penyelesaiannya yang jelas.

Menurut Politisi PKB ini seharusnya permasalahan itu bisa disiasati dengan teknologi, seperti ada desain penataan yang bagus diwilayah pantai Senggigi tersebut. Terlebih lagi dengan luas patai Senggigi yang cukup besar, tidak mesti di wilayah yang tumpang tindih dengan kepentingan yang lain.

“Persoalan disana ada ombak besar, kan bisa disiasati dengan membangunkan pemecah gelombang, misalnya. Tidak mesti ditempat itu saja,” terangnya.

Lantaran kedua belah pihak terkesan tidak mau ketemu, sehingga terkesan tidak ada titik temu dari permasalahan ini. Hal inipun berdampak mengorbankan banyak pihak.

“Misalnya Nelayan, Pariwisata juga akan berdampak . Makanya (dua pihak) harus turun dan mensinergikan,” saranya.

Politisi asal Kediri ini melihat, kurangnya juga koordinasi yang dilakukan pihak Isntansi terkait seperti Pariwisata dan Dinas Kelauatan. Baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Sehingga masyrakatlah menjadi korban disitu. Kan ini kepentingan bersama juga, potensi laut kita tidak bisa maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, dari pemberitaan media permasalahan pemasangan meja dan dudukan dari beton tersebut membuat nelayan memprotes kepada pihak Dispar Provinsi NTB.  Hanya saja pihak Dispar Provinsi menggap para nelayan salah kamar jika memprotes ke pihaknya.

Sebab pihak Provinsi mengaku bahwa kursi dan dudukan itu dibangun atas permintaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lobar. Sehingga jika selanjutnya bangunan itu, lantas diprotes oleh nelayan harusnya ke Dispar Lobar.

“Mereka (Dispar Lobar) bersurat, meminta kita bangunkan, ya kita buatkan,” Ujar Kepal Dispar Provinsi NTB H L Mohammad Faozal. wal

Comments

comments