Pemimpin NTB Pasca TGB

Muhammad Isnaini (Mahasiswa Fakultas Hukum UNRAM)

Gubernur NTB, DR. TGH Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada 2009 mendapat penghargaan sebagai gubernur termuda di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, juga mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerjanya.

Penghargaan tersebut sebagaimana yang penulis akses dengan mengolah informasi dari berbagai sumber, antara lain TGB oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala, penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa oleh negara dalam pembangunan di bidang kesehatan. TGB mendapatkan penghargaan ini karena dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam bidang kesehatan dengan program revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Kemudian NTB di bawah kepemimpinan TGB mendapat penghargaan The Best Province Tourism Development, penghargaan di bidang pangan atas prestasinya meningkatkan produksi padi, penghargaan sebagai kepala daerah yang berdedikasi dan berinovasi dalam mengembangkan industri Meeting, Incentive, Conference & Exhibition (MICE), penghargaan sebagai pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terbaik, penghargaan Bintang Maha Putra Utama sebagai putra-putri negeri yang telah berjasa luar biasa di berbagai bidang, penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari sebagai kepala daerah berprestasi di bidang perikanan dan budidaya, penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Masih sangat banyak deretan prestasi dan penghargaan yang diraih NTB berkat dinginnya tangan Sang Gubernur TGB.

Prestasi dan penghargaan yang masih hangat dalam memori kita adalah penghargaan sebagai daerah wisata halal. Dari tiga kategori yang diraih oleh Indonesia, NTB meraih dua kategori yaitu World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination.

Masih di bidang pariwisata, NTB juga mendapat penghargaan Goverment Award 2015 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Kemudian NTB meraih penghargaan BUMN tiga kategori sekaligus, yaitu kategori Top Pembina BUMD, Top BPD dan BUMD, Top CEO BUMD. Yang sangat membanggakan pula di tengah perekonomian Indonesia kurang baik, NTB malah mendapat predikat sebagai provinsi dengan pertumbuhan perekonomian terbaik se-Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan ekomomi 9,6 persen sampai triwulan III tahun 2015. Juga masih banyak penghargaan lainnya yang tidak penulis uraikan.

Bukan hanya perhargaan-penghargaan tersebut yang diraih NTB di bawah kepemimpinan TGB. NTB juga dalam setiap pelaksanaan kegiataan bertaraf nasional maupun internasional selalu mendapat pujian atas pelaksaan kegiataan yang dimaksud. Maka tak heran, semasa kepemimpinan TGB, NTB menjadi daerah tujuan berbagai pelaksanaan kegiatan nasional maupun internasional. Hal tersebut tentu terjadi tidak begitu saja, melainkan ada faktor-faktor pendukung yang menjadi standar penilaian untuk dipenuhi oleh daerah yang bersangkutan. Artinya TGB sebagai Gubernur NTB berani tampil dan ambil bagian menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan yang memiliki tingkat risiko maksimal.

Hal demikian di atas, NTB dan gubernurnya mendapat apresiasi yang begitu besar. Namun tentu kemesraan dan romantisme kita masyarakat NTB dengan Gubernur TGB akan segera berakhir dalam hitungan beberapa bulan lagi. Tentu kita mulai berpikir, meraba-raba, menerawang sekiranya tokoh yang akan tampil dalam suksesi pergantian kepemimpinan NTB nanti.

Sederetan prestasi yang telah diraih NTB selama kepemimpinan TGB dapatkah di pertahankan? atau akan semakin bertambah? atau justru akan menurun? Ini tentu menjadi pekerjaan rumah baik bagi para elit politik, elit masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Berpikir, menimbang tentang ketepatan akan sosok pengganti yang akan memimpin NTB. Kita tentu tidak ingin salah langkah, salah memilih yang dapat mengakibatkan merosotnya kualitas kepemimpinan, kualitas prestasi maupun kualitas kehidupan masyarakat.

Di NTB sendiri, sudah menjadi hal yang biasa ketika mendekati prosesi pergantian kepemimpinan (pemilihan gubernur) para figur atau elit-elit politik, baik elit politik lokal di NTB maupun elit politik NTB yang berada di luar NTB akan ramai melempar dan memainkan isu untuk dikonsumsi masyarakat sebagai bentuk mencari simpati pemilih. Dan isu yang paling sering atau dengan kata lain paling laku untuk dijual adalah isu pemerataan pembangunan yang berujung pada permintaan pemekaran wilayah, dan ini sangat klasik, melelahkan dan membosankan. Biasanya isu tersebut lahir dan paling gencar dihembuskan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Pulau Sumbawa dan bahkan tokoh dari Pulau Lombok pun tertarik untuk merebut simpati masyarakat Pulau Sumbawa dengan isu demikian.

Hal ini bukan menjadi isapan jempol belaka, soal dikotomi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, ini nyata adanya sebab NTB terdiri dari dua pulau besar tersebut. Jika ini terus menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan prestasi NTB sebagai daerah dengan tingkat toleransi, pluralis dan majemuk dapat tercoreng dan rusak. Tentu kita tidak menginginkan tokoh pemimpin NTB nantinya adalah tokoh yang membawa perpecahan, tokoh yang merusak spirit persatuan di NTB. Masyarakat NTB adalah masyarakat yang lahir dari tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo, serta berbagai suku pendatang lainnya yang sudah hidup rukun damai sejak lama.

Penulis tidak dalam rangka menghakimi atau menyalahkan para elit yang bermain pada tataran isu tersebut. Penulis sadar, sisi lain dari negatifnya otonomi daerah adalah ketika masyarakat menilai ada ketidakmerataan pembangunan (walau masih debatable) maka solusi tercepat dan terbaik (menurut mereka) yang mereka tawarkan adalah pemekaran wilayah.

Otonomi daerah memberi ruang yang sangat besar atas terjadinya pemekaran wilayah walau ruang tersebut dapat dipersempit oleh proses politik. Tapi otonomi daerah yang bernilai positif untuk dapat dikelola dengan baik sebagaimana semangat filosofis dan sosiologis yang terkandung dalam asas otonomi daerah begitu besar. Sisi positif inilah yang kita harapkan pada elit-elit politik yang memiliki keinginan tampil untuk menjadi pemimpin di NTB pada suksesi pergantian kepemimpinan nanti. Mereka hadir dengan konsep-konsep besar, isu-isu spektakuler sesuai dengan kondisi NTB secara keseluruhan, kondisi masyarakat NTB dan kondisi alam NTB, tanpa memandang suku golongan etnis dan wilayah.

Pemahaman ke-NTB-an menjadi syarat dan keharusan bagi calon pemimpin NTB pasca TGB. Kualitas individu sang calon pemimpin akan dinilai oleh masyarakat dan penilaian tersebut dapat masyarakat ukur dari apa yang menjadi konsep dan isu yang tokoh tersebut tawarkan.

KUALITAS PEMIMPIN NTB PASCA TGB

Bagi penulis, pemimpin NTB pasca TGB harus memiliki kualitas individual terhadap pemahaman ke-NTB-an. Kualitas individual tersebut dapat diukur dari komitmen yang bersangkutan dalam membangun daerah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Bicara ke-NTB-an maka kita akan bicara tentang kondisi sosial, ekonomi dan geografis yang nantinya akan bermuara pada soal keamanan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Sebab lima dimensi tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat NTB, tentu tanpa mengesampingkan dimensi lainnya. Soal keamanan misalnya, ini menjadi hal prinsipil bagi masyarakat NTB jika kita tarik NTB sebagai daerah tujuan pariwisata, khususnya Pulau Lombok yang telah mendunia. Jika jaminan keamanan tidak mampu digeransi oleh pemerintah dengan keterlibatan masyarakat, maka NTB sebagai daerah pariwisata akan hancur, dan rahmat Tuhan atas keindahan alam NTB akan menjadi sangat sia-sia.

Dalam menjamin keamanan tersebut, tentu tidak saja dengan memberikan kesadaran pada masyarakat tanpa disediakan solusi apa yang mesti dilakukan di tengah kondisi masyarakat NTB yang katakanlah tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi.

Dalam urusan keamanan di NTB, penulis pernah berkesempatan berbicara langsung dengan Mantan Danrem 162 WB, di mana pada saat beliau menjadi Danrem kondisi keamanan NTB relatif membaik. Menurut penuturan beliau, bahwa dalam menciptakan keamaan tidak harus dengan cara mengerahkan seluruh aparat penegak hukum di setiap sudut NTB. Tapi harus dengan cara bagaimana kita sebagai pemegang mandat dan amanat dari masyarakat harus hadir berbicara langsung dengan masyarakat untuk memahami keluh kesah mereka.

Sesungguhnya suatu daerah menjadi tidak aman atau terjadinya konflik dan tindak kriminalitas, tidak lain disebabkan oleh kondisi ekonomi akibat tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada cara lain untuk mengisi hari-hari mereka. Ketika lapangan pekerjaan tersedia maka demi perut orang tidak lagi menjadi maling, mencuri, merampok bahkan membunuh. Atas dasar itu, ada beberapa daerah yang coba saya sediakan dan buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, tutur beliau.

Dari apa yang diceritakan beliau, kondisi demikian pernah pula terjadi di desa penulis 15 tahun silam. Lambat laun pola pikir masyarakat berubah, masyarakat setempat tidak lagi memiliki waktu untuk dibuang-buang, sebab mereka hanya memiliki waktu untuk menggarap sawah, sampai-sampai mereka membuka sendiri lahan sawah di daerah orang, dan tingkat kesejahteraanpun meningkat.

Apa yang diuraikan oleh mantan Danrem 162 WB dan realitas yang terjadi di kampung penulis pada masa silam misalnya, seirama dan senada pula dengan teori kriminologi di mana sebagian kelompok sarjana mencoba mencari sebab kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya. Mereka menemukan bahwa salah satu penyebab kejahatan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi.

Kemudian, dalam konteks pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan, pemimpin harus mampu memetakan sebaran wilayah. Pariwisata yang selama ini terfokus di Lombok sudah saatnya dilebarkan ke Pulau Sumbawa dengan menarik investor untuk berinvestasi membangun apa yang menjadi penunjang pariwisata. Sebab potensi pariwisata di Pulau Sumbawa pun sangat besar. Ini dapat dijadikan jawaban bagi mereka pegiat pemekaran wilayah di mana pemerataan pembangunan dijadikan basis alasan.

Dalam bidang pertanian, NTB memiliki empat komoditas unggulan, yaitu bawang merah, padi, tembakau, dan jagung. Jika ini dikelola dengan baik, maka cita-cita untuk menjadikan NTB sebagai penyokong pangan nasional akan terpenuhi. Pulau Lombok menjadi sentral pertanian padi dan tembakau, Pulau Sumbawa menjadi sentral bawang merah dan jagung. Tentu pula selain pemetaan wilayah sebaran, kebijakan turunan atas hal demikian pun menjadi sangat penting seperti pembukaan lahan sawah baru, penyediaan pasar hasil pertanian dan kebijakan dalam rangka kesejahteraan petani dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk bantuan alat pertanian dan bibit disertai dengan pengawalan secara sangat ketat. Atas kebijakan tersebut termasuk pula intervensi dalam penstabilan harga.

Kemudian dalam bidang perikanan pun demikian, mengingat NTB sebagai wilayah pesisir tentu membutuhkan kebijakan yang pro terhadap para nelayan. Sudah saatnya nelayan tidak dianak tirikan. Begitupun potensi di bidang peternakan, program bumi sejuta sapi terus dilanjutkan dengan mempertahankan hal baik yang telah terjadi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sempat terjadi.

Selain ternak sapi, sumbawa yang dulu sangat dikenal dengan kerbaunya perlu di hidupkan kembali hal tersebut. Libatkan ahli-ahli peternakan putra terbaik NTB yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Dalam urusan peternakan, lahan NTB masih sangat luas baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut sesungguhnya merupakan jaminan bagi NTB untuk menjadi pemasok daging nasional.

Setidaknya kualitas individual pemimpin yang demikian sangat dibutuhkan NTB pasca kepemimpinan TGB. Jika tidak, maka hemat penulis, NTB akan kembali memulai dari awal. Akui atau tidak, TGB sudah memiliki tempat di hati masyarakat NTB dan masyarakat sudah mulai bertanya-tanya akankah pemimpin NTB nantinya minimal sama dengan kualitas TGB? Ataukah melampaui? Atau bahkan di bawah kualitas TGB. Wallahualam…

Muhammad Isnaini

Comments

comments